Ribuan Pegawai BUMN dan Dokter Terima Bansos, PPATK Ungkap Kejanggalan Data Kemensos
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial (bansos) 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya puluhan ribu pegawai BUMN yang terdata sebagai penerima bansos, padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran di satu bank saja, teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima bansos.
“Dari data yang kami telusuri, terdapat 27.932 penerima bansos yang ternyata adalah pegawai BUMN,” jelas Ivan dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8/2025) dikutip dari kompas.
Temuan Profesi Lain dalam Penerima Bansos
Tak hanya pegawai BUMN, PPATK juga mengungkap adanya 7.479 dokter yang masuk dalam daftar penerima bansos.
Selain itu, lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajer tingkat atas juga tercatat menerima bantuan.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait akurasi dan validitas data penerima bantuan sosial Kemensos. Ivan meminta agar data ini segera dievaluasi agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak salah sasaran.
“Kemensos perlu menindaklanjuti temuan ini. Penting untuk mengecek ulang apakah penerima tersebut masih layak menerima bantuan,” tambahnya.
1,7 Juta Rekening Tak Teridentifikasi Sebagai Penerima
PPATK juga menerima 10 juta rekening penerima bansos dari Kemensos untuk dianalisis.
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 8,39 juta rekening yang terbukti benar-benar menerima bansos.
Sisanya, sekitar 1,7 juta rekening, tidak ditemukan transaksi penerimaan bantuan sama sekali.
Lebih mengejutkan lagi, PPATK menemukan hampir 60 orang penerima bansos memiliki saldo rekening di atas Rp 50 juta, namun tetap menerima bantuan dari pemerintah.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Bansos harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegas Ivan.
Validasi Data Bansos Jadi Sorotan DPR
Menanggapi temuan ini, Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menyoroti pentingnya validasi data penerima bansos secara berkala.
Ia mengingatkan Kemensos agar tidak asal mencoret data, namun harus memiliki dasar yang kuat dan akurat.
Maman juga menyinggung temuan sebelumnya, di mana beberapa penerima bansos terindikasi bermain judi online (judol).
Ia mendesak agar Kemensos bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), untuk menindaklanjuti semua temuan tersebut.
“Pemerintah perlu mengambil momentum ini untuk lebih tegas dalam menindak penyalahgunaan bansos dan memberantas praktik judi online,” kata Maman.
Kesimpulan
Temuan PPATK atas penyalahgunaan bansos oleh pegawai BUMN, dokter, dan kalangan eksekutif menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Validasi data menjadi kunci utama agar program bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan.
Pemerintah, melalui Kemensos, diharapkan segera memperbaiki sistem penyaluran bansos 2025, memperkuat verifikasi data penerima, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap prosesnya.