Warga Indonesia yang sudah berpenghasilan kini dapat Buat NPWP secara daring melalui sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tanpa harus selalu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas pajak yang diterbitkan DJP kepada pihak yang memiliki kewajiban pajak di Indonesia. Bagi mayoritas Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah berfungsi sebagai NPWP, tetapi status tersebut baru aktif setelah dilakukan validasi atau aktivasi di Coretax.
Apa Itu Buat NPWP Dan Mengapa Identitas Ini Dibutuhkan
Buat NPWP berarti mengajukan identitas pajak agar seseorang atau badan usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara sah. NPWP lama terdiri dari 15 digit angka kode unik yang memudahkan pemerintah mengidentifikasi wajib pajak dan memantau kewajiban perpajakan. Setelah pembaruan sistem, NIK yang terdiri dari 16 digit dipakai sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk, sedangkan NPWP badan usaha kini terbit otomatis lewat sistem SABH saat PT disahkan.
Jawabannya: bagi karyawan baru, freelancer, pelaku usaha, dan pendiri badan usaha, NPWP dibutuhkan untuk pelaporan pajak, pembukaan rekening bank, pembelian properti, pengajuan kredit, hingga transaksi bisnis resmi. Tanpa identitas pajak yang aktif, bukti potong bisa memakai NPWP sementara berformat 999xxx, dan tarif pemotongan pajaknya bisa lebih tinggi dibanding NIK yang sudah tervalidasi. Karena itu, aktivasi lebih awal memberi kepastian administrasi.
Fungsi Buat NPWP Untuk Pribadi Dan Badan Usaha
NPWP membantu memenuhi kewajiban hukum, memperlancar transaksi keuangan, dan mempermudah pelaporan pajak secara elektronik maupun manual. Bagi badan usaha, NPWP menjadi penanda bahwa perusahaan beroperasi secara legal dan patuh pada aturan perpajakan yang berlaku.
Dasar Hukum Buat NPWP Terbaru
Dasar hukum yang melandasi pembuatan NPWP antara lain UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PMK Nomor 112/PMK.03/2022 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023, Peraturan Dirjen Pajak PER-6/PJ/2024, dan PER-7/PJ/2025 sebagai aturan pelaksana administrasi NPWP pasca-Coretax.
Syarat Buat NPWP Sesuai Jenis Wajib Pajak
Syarat Buat NPWP berbeda menurut jenis wajib pajak. Orang pribadi penduduk pada dasarnya tidak perlu dokumen tambahan selain NIK, karena NIK otomatis menjadi NPWP setelah aktivasi. Orang pribadi non-penduduk atau WNA perlu menyiapkan salinan paspor, pasfoto berwarna, dan pasfoto berwarna sambil memegang paspor. Wajib pajak badan perlu menyiapkan akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, serta surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT atau kantor perwakilan perusahaan asing.
Solusinya: siapkan dokumen sesuai kategori sebelum membuka Coretax. Untuk pribadi, pastikan KTP, email aktif, dan nomor ponsel untuk verifikasi OTP tersedia. Untuk usaha, pastikan akta, NIB, KTP pengurus, dan alamat usaha sudah konsisten, karena selisih data dapat menghambat penerbitan NIB di OSS. Anggota direksi juga perlu memiliki NPWP individu sebelum pendaftaran NPWP perusahaan diproses.
Syarat Buat NPWP Pribadi Karyawan Dan Usahawan
Karyawan menyiapkan KTP atau SIM yang masih berlaku, sedangkan usahawan menambahkan dokumen izin kegiatan usaha, surat keterangan tempat kegiatan usaha, atau bukti pembayaran listrik. Pekerja bebas menyiapkan surat keterangan pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah dan surat pernyataan bermeterai bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
Syarat Buat NPWP Pribadi Pisah Harta Dan Badan Usaha
Wanita menikah yang pisah harta dapat memiliki NPWP pribadi dengan menyiapkan KTP atau SIM, fotokopi Kartu NPWP suami, Kartu Keluarga, dokumen perpajakan luar negeri bila suami WNA, serta fotokopi perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan pemisahan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dari perpajakan suami. Badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan koperasi perlu menyiapkan surat permohonan yang ditandatangani pengurus berwenang, fotokopi akta pendirian beserta perubahannya, fotokopi NIB, fotokopi KTP direktur utama atau pengurus, serta surat kuasa bila pendaftaran diwakilkan.
Langkah Buat NPWP Online Lewat Coretax DJP
Proses Buat NPWP secara daring dimulai dari pembuatan akun Coretax, pengisian data wajib pajak, pengunggahan dokumen pendukung, pengajuan permohonan, hingga aktivasi. Pendaftar mengakses Coretax DJP, memilih menu pendaftaran wajib pajak baru, lalu mendaftarkan akun dengan NIK, alamat email aktif, dan nomor ponsel untuk verifikasi. Setelah data identitas, alamat domisili, dan informasi pekerjaan atau usaha dilengkapi, permohonan dikirim untuk diproses DJP.
Solusinya bila permohonan belum selesai: periksa kotak masuk email termasuk folder spam untuk tautan aktivasi dan kode token, pastikan data sesuai KTP dan Dukcapil, lalu kirim ulang token bila belum diterima dalam satu menit. Jika kartu atau dokumen elektronik belum diterima dalam periode tertentu, kemungkinan dokumen belum lengkap atau belum dinyatakan sah. Bila dokumen sudah lengkap tetapi belum ada kabar, hubungi KPP tempat pendaftar terdaftar. NPWP yang terbit berbentuk dokumen elektronik yang dikirim ke email terdaftar, tanpa kartu fisik yang otomatis dicetak.
Tahapan Buat NPWP Online Dari Akun Sampai Token
- Buka laman pajak.go.id atau ereg.pajak.go.id, lalu pilih Pendaftaran NPWP.
- Pilih menu daftar, masukkan alamat email yang masih aktif dan captcha, lalu klik daftar.
- Buka tautan verifikasi yang dikirim melalui email untuk aktivasi akun.
- Isi data diri secara lengkap, ikuti setiap tahapan pengisian dengan teliti, lalu klik Daftar.
- Login dengan email dan kata sandi, klik Pendaftaran NPWP, isi setiap data yang diminta, lalu klik Next.
- Beri centang pada kolom pernyataan yang tersedia, klik Simpan, lalu kirim permohonan.
- Klik Minta Token, isi captcha, lalu klik Submit.
- Buka email, salin kode token, tekan kirim, dan permohonan NPWP daring selesai.
Cara Buat NPWP Lewat Aktivasi NIK Menjadi NPWP
Bagi mayoritas WNI, jalur ini paling sering terlewat. NIK tidak otomatis aktif sebagai NPWP hanya karena tercantum di KTP. Pendaftar perlu melakukan validasi atau aktivasi di Coretax agar status NPWP berubah menjadi aktif. Jalur ini dipakai karyawan baru pertama kali bekerja, freelancer yang baru menerima penghasilan kena pajak, dan siapa pun yang NIK-nya belum pernah divalidasi di sistem DJP.
Jalur Lain Buat NPWP Dan Cara Menghindari Penipuan
Selain jalur daring, Buat NPWP juga bisa ditempuh lewat kunjungan langsung ke KPP atau KP2KP, penerbitan otomatis saat pendirian badan usaha, pendaftaran NITKU cabang, pendaftaran instansi pemerintah, serta pendaftaran lewat pos atau jasa kurir dengan bukti pengiriman. Kunjungan langsung cocok bagi pendaftar yang mengalami kendala teknis, seperti data KTP tidak padan dengan Dukcapil atau verifikasi wajah berulang kali gagal, serta bagi pendaftar yang lebih nyaman didampingi petugas.
Solusinya: pilih jalur sesuai kondisi. Datang ke KPP sesuai wilayah domisili atau tempat kegiatan usaha dengan membawa dokumen persyaratan, lalu petugas membantu pendaftaran atau aktivasi langsung di sistem. Untuk cabang perusahaan, sejak Januari 2025 konsep NPWP cabang tidak berlaku lagi, dan cabang cukup memakai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) berformat 22 digit, gabungan 16 digit NPWP pusat ditambah 6 digit nomor urut cabang yang dibuat otomatis oleh sistem. Seluruh kewajiban perpajakan tetap terpusat di NPWP kantor pusat, sedangkan NITKU dipakai untuk mengidentifikasi lokasi transaksi atau pemotongan pajak.
Jalur Buat NPWP Untuk Badan Usaha Dan Instansi Pemerintah
NPWP badan terbit otomatis sebagai bagian dari rangkaian legalitas usaha lewat Notaris, AHU, dan OSS. Pendiri tetap perlu memastikan akta, KTP pengurus, dan alamat domisili usaha konsisten sejak awal agar tidak menghambat penerbitan NIB. Instansi pemerintah punya jalur tersendiri, dengan dokumen seperti daftar isian pelaksanaan anggaran, surat keputusan penunjukan kuasa pengguna anggaran, surat pengangkatan kepala satuan kerja perangkat daerah, atau surat pengangkatan kepala desa, sesuai kategorinya.
Cara Aman Buat NPWP Tanpa Jasa Perantara Palsu
Gunakan hanya laman resmi DJP dan Coretax, jangan membagikan kata sandi, kode token, atau OTP kepada pihak lain, dan jangan memakai jasa yang menjanjikan NPWP aktif tanpa verifikasi. Layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai di portalnpwp.pajak.go.id hanya menghasilkan status Belum Aktif, bukan NPWP aktif, sehingga karyawan tetap perlu mengaktivasi NPWP-nya sendiri. Proses pembuatan NPWP biasanya memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung lokasi kantor pajak dan tingkat permintaan.