Catat! Ini 3 Alur Digitalisasi Bansos yang Akan Dimulai September
Catat! Ini 3 Alur Digitalisasi Bansos yang Akan Dimulai September. MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan proses digitalisasi bantuan sosial (bansos) atau perlindungan sosial (perlinsos) yang akan diterapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) mulai bulan September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. Saifullah menguraikan tiga tahap digitalisasi bansos, yakni tahap awal, tengah, dan akhir.
Pria yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul ini menyebutkan bahwa pada tahap awal digitalisasi bansos terletak pada data penerima bantuan. Ia menekankan bahwa data ini akan diperbarui melalui teknologi digital.
Ia menjelaskan bahwa teknologi ini adalah bagian dari program pemerintah yang dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem digital ini, kata dia, akan menyatukan semua data dari penerima manfaat.
Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut mencakup identitas kependudukan digital (IKD) dan teknologi biometrik melalui pengenalan wajah. Kedua sistem ini diharapkan dapat mengenali calon penerima manfaat. “Sistem ini nantinya dapat menolak atau menerima mereka yang memang berhak mendapatkan bantuan,” ungkapnya melalui telepon pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menyatakan bahwa penyaluran bansos akan dilakukan menggunakan Payment ID sebagai tahap akhir dari proses digitalisasi bansos. Menurutnya, teknologi ini berfungsi sebagai penghubung antara data dan Payment ID. “Bagian tengah adalah teknologi, sedangkan Payment ID adalah tahap akhir,” jelasnya.
Ia memberi contoh tentang alur Payment ID dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat hanya dapat membeli beras melalui penggunaan barcode.
Sehingga, penggunaan barcode ini membatasi penerima untuk mendapatkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan program bansos. Dia menambahkan bahwa bansos merupakan bagian dari pengalihan bersyarat, dengan ketentuan yang jelas, salah satunya melalui barcode pada Payment ID. “Dimana individu tersebut hanya dapat menggunakan barcode tertentu untuk transaksi,” jelasnya.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menyatakan akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat program perlinsos melalui Payment ID. Ia mengatakan ada dua cara untuk verifikasi dan validasi data, yaitu menggunakan identitas kependudukan digital dan melalui agen pendamping yang membantu di lapangan.
Teguh menjelaskan, bersama Dewan Ekonomi Nasional, akan menguji kedua metode penyaluran bantuan pada September 2025. Ia menegaskan bahwa setiap penerima manfaat harus memiliki rekening untuk pencairan bantuan, baik yang memiliki ponsel maupun yang tidak. “Ini merupakan salah satu upaya Dukcapil dalam merombak program Perlinsos,” ujar Teguh, Kamis, 14 Agustus 2025.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan perlinsos melalui autentikasi IKD di portal digital, atau dengan menggunakan metode biometrik/pengenalan wajah bagi yang tidak memiliki ponsel.
Ia berharap IKD akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah dengan cara yang aman dan terintegrasi. “Permohonan akan diproses secara otomatis dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang terintegrasi (termasuk Payment ID) melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP),” ungkap Tubagus, Rabu, 13 Agustus 2025.
Tenaga Ahli DEN, Rahmat Danu Andika menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses otentikasi biometrik atau pengenalan wajah dapat dilakukan melalui perangkat yang digunakan oleh petugas di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan semua penerima manfaat tetap terlayani selama periode uji coba. “Bagi yang tidak memiliki smartphone dan tidak bisa mengaktifkan IKD,” katanya.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya memperkirakan bahwa penerapan digitalisasi bantuan sosial dapat menurunkan jumlah orang miskin hingga 34 juta selama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Jika semua ini berhasil, angka kemiskinan akan menurun sangat signifikan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025, yang dirangkum dari Antara.
Pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital berencana untuk meluncurkan digitalisasi bantuan sosial pertama di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai September 2025. Rencana ini akan diperluas secara bertahap ke wilayah lainnya.
Implementasi ini merupakan bagian dari fokus agenda komite, yaitu digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi izin usaha, serta peningkatan integrasi elemen Infrastruktur Publik Digital (DPI).
Sistem digital yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses di backend akan berjalan otomatis dengan melakukan verifikasi data antar lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Namun, merujuk kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi penurunan jumlah orang miskin yang diperkirakan oleh DEN.
Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-sosial-jelaskan-3-alur-digitalisasi-bansos-yang-akan-dimulai-september-2063534