Sejarah Partai Golkar dimulai pada tahun 1964 dengan pendirian Sekretariat Bersama (SEKBER) Golkar. SEKBER Golkar didirikan oleh golongan militer, terutama perwira Angkatan Darat, untuk menghimpun berbagai organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, petani, dan nelayan dalam satu wadah.
Pendirian SEKBER Golkar pada tahun 1964 sebagai respons terhadap peningkatan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasinya, baik di dalam maupun di luar Front Nasional. SEKBER Golkar bertujuan menjadi tempat bagi golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak terikat pada pengaruh politik tertentu. Brigadir Jenderal Djuhartono dan Mayor Jenderal Suprapto Sukowati kemudian menjabat sebagai Ketua SEKBER Golkar pada saat itu.
Anggota SEKBER Golkar berkembang pesat, mulai dari 61 organisasi awal menjadi 291 organisasi. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, Golkar ikut serta sebagai peserta dan berhasil memenangkan suara yang signifikan dengan persentase 62,79%. Suara Golkar merata di seluruh provinsi, berbeda dengan partai politik lain yang mengandalkan basis tradisional.
Pada tanggal 17 Juli 1971, SEKBER Golkar resmi mengubah namanya menjadi Golkar sesuai dengan ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengenai penataan kembali kehidupan politik di Indonesia. Golkar menyatakan dirinya bukan partai politik, karena fokus pada pembangunan dan karya.
Pada September 1973, Golkar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya dengan Mayor Jenderal Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Golkar mulai mengkonsolidasikan diri dengan membentuk wadah-wadah profesi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Setelah Peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Golkar bersama dengan dukungan penuh dari Soeharto sebagai pimpinan militer, berperan aktif dalam menghancurkan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan Soekarno. Golkar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) menjadi tulang punggung rezim militer Orde Baru.
Selama berkuasa selama puluhan tahun, Orde Baru menggunakan Golkar sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan politik. Kader-kader Golkar menduduki jabatan di struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Golongan Karya dibina sebagai jaringan konstituen melalui pengaturan informal dengan jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi, dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Dewan Pembina memiliki peran strategis dalam mengendalikan ketiga jalur tersebut.
Partai Golkar Dalam Pemilu
Partai Golkar ikut serta dalam Pemilu 1999 di era multi partai. Pada pemilu pertama di era reformasi, Golkar meraih suara yang menempatkannya di peringkat kedua di bawah PDIP. Namun, pada pemilu berikutnya, Golkar berhasil meraih suara yang signifikan. Pada pemilu legislatif 2004, Golkar menjadi pemenang dengan persentase suara 21,58%.
Pada pemilu legislatif 2009, Golkar kembali mengalami penurunan suara dan berada di posisi kedua di bawah Partai Demokrat. Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum dalam Munas VIII di Pekanbaru dan berkomitmen untuk membawa Golkar meraih kemenangan dalam pemilu.
Pada pemilu legislatif 2014, Golkar mendapatkan persentase suara 14,75% atau 16,3% kursi parlemen, menempati posisi kedua di bawah PDIP. Pada tahun 2019, Golkar meraih 85 kursi dalam pemilu.
Visi Partai Golkar
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman, dan berakhlak mulia, dengan kesadaran hukum dan lingkungan yang tinggi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperoleh martabat dalam hubungan dengan negara-negara lain.
Misi Partai Golkar
- Memperkuat dan menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa guna menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mewujudkan tujuan proklamasi melalui pembangunan nasional di berbagai sektor untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, serta mencapai ketertiban dan perdamaian dunia.
- Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan sistem pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan demokratis.